Polisi Ancam Bubarkan Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker

Ancam bubarkan demo Omnibus Law

Dilansir dari CNN Indonesia, Polda Metro Jaya mencegah siapa saja yang hendak melakukan demo menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Gedung MPR/DPR dari titik awal keberangkatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa selama pandemi virus corona (Covid-19).

“Di masing-masing wilayah juga kami telah sampaikan, di wilayah-wilayah yang mau berangkat kita bubarkan. Kami sampaikan supaya mereka tidak datang ke sini (MPR/DPR),” kata Yusri saat dikonfirmasi.

Yusri menyatakan langkah yang dilakukan pihaknya ini sebagai bentuk preemtif dan preventif. Ia mengklaim bahwa pihaknya juga akan bersikap humanis dalam memberi penjelasan kepada masyarakat.

Namun, Yusri mengakatakan pihaknya bakal melakukan patroli jika masyarakat tetap ingin melakukan demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami lakukan patroli, ketemu mereka, semua kita minta pulang mereka semua,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yusri menyebut hari ini pihaknya tetap mengantisipasi aksi tolak RUU Ciptaker di Gedung MPR/DPR. Sekitar 9.346 personel diturunkan. Para personel tersebut akan berpatroli meminta massa aksi tidak melakukan demo di tengah pandemi.

Yusri berdalih izin keramaian tidak dapat diberikan mengingat saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Wilayah DKI Jakarta pun saat ini tengah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Dengan kondisi PSBB Jakarta, sehingga tidak diberikan izin untuk mengemukakan pendapat di muka umum khususnya di depan DPR hari ini,” ujarnya.

Mogok Nasional

Sejumlah serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional mulai 6 sampai 8 Oktober guna menolak pengesahan RUU Ciptaker.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilakukan di berbagai daerah Indonesia. Puncak aksi akan berlangsung di depan Gedung MPR/DPR pada Kamis 8 Oktober.

“Kita akan tentukan 6, 7, 8 Oktober kita lakukan aksi di berbagai macam daerah, titik puncaknya 8 Oktober di DPR RI,” kata Nining dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring.

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU Ciptaker pada tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) Sabtu (3/10) malam. Tujuh fraksi yakni PDIP, Golkar Gerindra, PKB, NasDem, PAN, PPP setuju RUU dibawa ke tingkat paripurna, sementara dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS menolak.

Meskipun mendapat penolakan dari dua fraksi, RUU Ciptaker akan tetap dibawa ke Paripurna pada 8 Oktober mendatang untuk disahkan.