MA Ungkap Kelompok LGBT Prajurit TNI Dipimpin Sersan

MA ungkap kelompok LGBT prajurit TNI

Ketua Kamar Militer MA Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan ungkap kemunculan kelompok LGBT yang menjadi fenomena prajurit TNI, utamanya lingkungan perwira TNI AD. Burhan mengaku mendapat informasi tersebut ketika berdiskusi di lingkungan Mabes TNI AD.

Pernyataan ini disampaikan Burhan dalam kegiatan yang digagas MA berkaitan dengan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Empat Lembaga Peradilan Indonesia, yang diunggah di kanal YouTube MA.

Kata Burhan, di lingkungan TNI bahkan muncul kelompok LGBT yang dipimpin sersan dan beranggotakan letnan kolonel.

“LGBT itu lesbi, gay, transgender dan biseksual. Ternyata, mereka menyampaikan kepada saya, sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI Polri, pimpinannya sersan. Anggotanya ada yang letkol, ini unik. Tapi memang ini kenyataan,” kata Burhan dalam sebuah video di kanal YouTube MA.

Katanya, ini sebenarnya bukan hal baru di lingkungan TNI. Beberapa tahun lalu dia juga pernah mengetahui kejadian serupa. Kala itu ada seorang perwira yang diketahui mengalami penyimpangan karena tertekan saat menjalani operasi militer.

Perwira ini pun akhirnya diadili, kala itu dia memutus perwira tersebut tidak bersalah tapi komandannya berkewajiban dan harus mengurusi perwira itu hingga tuntas.

Namun, hal itu tentu berbeda dengan fenomena yang kali ini terjadi. Ungkap dia, perwira dengan perbedaan orientasi seksual hingga membuat kelompok LGBT di lingkungan TNI kini bukan lagi karena tertekan akibat mengikuti operasi militer.

“Kalau yang sekarang itu bukan diakibatkan oleh suasana yang seperti itu. Itu lebih diakibatkan oleh fenomena pergaulan, lebih diakibatkan oleh banyaknya menonton dari WhatsApp, menonton video BDSM. Ini telah membentuk perilaku yang menyimpang. Termasuk di dalamnya adalah keinginan melampiaskan libidonya terhadap sesama jenis,” terangnya.

Fenomena ini juga dibawa ke pengadilan militer. Ia mengaku cukup kecewa dengan putusan yang membebaskan para LGBT kali ini. Pengadilan meminta mereka dibebaskan dengan alasan tak ada KUHP yang mengatur LGBT.

“Tentunya tidak salah. Tapi bagi TNI ini kesalahan besar. Kenapa ini kesalahan hakim memutus bebas? Tentunya institusi TNI itu institusi yang mengemban pertahanan negara,” ujarnya.

“Nah kalau dalam rangka pelaksanaan tugas itu diawaki oleh personel prajurit yang mempunyai kebiasaan seks yang menyimpang bagaimana tugas pokok pertahanan negara bisa dilakukan,” pungkasnya.