Pengertian Hukum Asuransi yang Harus Dimengerti

hukum asuransi

A. Istilah

Istilah asuransi dalam bahasa:

  1. Asuransi dalam Bahasa Belanda
    1. Viflekering artinya pertanggungan
    2. Assurantie artinya asuransi
  2. Asuransi dalam Bahasa Inggris
    1. Assurance artinya ssuransi

B. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi dalam Pasal 246 KUHD

Pertanggungan,

  • Diibaratkan orang mempunyai pertalian beban/resiko dan dia tidak mampu menanggungnya sendiri maka dialihkan kepada orang lain,
  • Kalau terjadi ancaman maka orang mengalihkan resiko untuk mendapatkan ganti kerugian,
  • Adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan.

Hukum adalah sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sanksi.

  • Hukum tertulis: KUHD
  • Hukum tidak tertulis: Praktek sehari-hari masyarakat mengenai pertanggungan

Jadi hukum asuransi adalah sekumpulan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat dan mempunyai sanksi yang mengatur tentang peralihan resiko kepada orang lain untuk mendapatkan ganti rugi akibat adanya peristiwa tidak tertentu yang menjadi acuan

Hukum Asuransi menurut Pasal 246 KUHP

Merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung dimana seorang penanggung menerima premi dengan kewajiban memberikan ganti kerugian atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.

Unsur-unsur Asuransi Pasal 246 KUHP:

  • Suatu perjanjian asuransi muncul karena adanya kata sepakat, mungkin sepakat benda atau syarat-syaratnya. Sepakat:
    • Para pihak sepakat mengenai benda-benda, Syarat-syaratnya, dan apapun yang terjadi,
    • Jika tidak ada kata sepakat maka perjanjian asuransi batal. Pasal 251 KUHD
  • Adanya peralihan risiko dari seorang tertanggung kepada penanggung,
  • Adanya premi dari tertanggung kepada penanggung,
  • Adanya peristiwa tidak tertentu/belum pasti,
  • Adanya ganti kerugian sebagai kewajiban penanggung kepada tertanggung atas peristiwa yang terjadi.

Semakin besar resiko yang ditanggung maka semakin besar pula premi yang dibayar yang menyebabkan adanya prinsip keseimbangan.

Menurut pasal 1774 KUHPerdata

Perjanjian pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan (Kans Overenkoms/chance agreatment)

Misalnya :

  • Perjanjian pertaruhan/perjudian
  • Perjanjian pertanggungan
  • Perjanjian seorang mendapat keuntungan seumur hidup

a. Perjanjian pertanggungan masuk perjanjian untung-untungan karena perjanjian ini dikaitkan pada peristiwa tak tentu secara teori.

Dalam teori pertanggungan termasuk kepada perjanjian untung-untungan karena peristiwa belum tentu terjadi.

b. Perjanjian pertanggungan tidak termasuk perjanjian untung-untungan karena:

  • Adanya premi dan ganti rugi. Jadi tercipta keseimbangan hak dan kewajiban,
  • Unsur kepentingan adalah syarat mutlak,
  • Karena apabila terjadi wanprestasi dapat diajukan ke pengadilan.

Dalam prakteknya tidak semua perjanjian itu termasuk perjanjian untung-untungan karena:

  • Berkaitan dengan peralihan resiko
    • Dalam pertanggungan ada peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan orang yang mendapat resiko mendapatkan premi. Untuk itu perlu adanya keseimbangan antara premi dengan resiko
    • Sedangkan dalam pertaruhan tidak ada keseimbangan atau asas keseimbangan resiko karena itu tidak terlalu dipentingkan.
  • Dalam pertanggungan harus ada unsur kepentingan jika tidak ada unsur kepentingan maka perjanjian asuransi batal. Dalam pertaruhan tidak ada unsur kepentingan.
  • Setiap pelanggaran dari asuransi para pihak dapat menggugat dan/atau digugat ke pengadilan. Pertaruhan tidak dapat digugat ke pengadilan

Isi Pasal 1774 KUHPerdata:

  • Merupakan suatu perbuatan hukum,
  • Hasil perjanjian itu adalah tentang untung rugi pada suatu pihak/semua pihak,
  • Peristiwa tak tentu yang belum mungkin terjadi

Kesimpulan

Pertanggungan masuk ke dalam perjanjian untung-untungan karena adanya peristiwa yang belum tentu terjadi.

C. Sumber Hukum dan Pengaturan Asuransi

Sumber hukum asuransi/pertanggungan terdapat dalam:

  • Hukum Tertulis
    • KUHD. KUHD terbagi menjadi 2 yaitu:
      • Aturan bersifat umum (Bab 9 Buku I). Berlaku untuk semua bentuk-bentuk perjanjian asuransi baik di dalam KUHD maupun di luar KUHD
      • Aturan bersifat khusus (BAB 10 buku I). Mengatur tentang bahaya tertentu, kebakaran, bahaya yang mengancam hasil panen, pertanggungan jiwa. Bab 9 Buku II: pertanggungan laut, Bab 10 buku II: pertanggungan dalam pengangkutan
    • Di luar KUHD
      • UU No. 33 tahun 1964: Pertanggungan penumpang kecelakaan
      • UU No.34 tahun 1964: Pertanggungan tentang kecelakaan lalu lintas jalan
      • UU No. 10 tahun 1963: Tabungan asuransi (Taspen)
    • Alasan-alasan asuransi ada di luar KUHD
      • Bahaya yang mengancam pada waktu pembuatan belum ada
      • Pada waktu UU itu lahir orang tidak memasukkannya karena merasa belum penting
      • Diyakini karena masih banyak bahaya yang mengancam harta jiwa, dll
    • KUH Perdata
  • Hukum tidak tertulis yaitu Praktek sehari-hari yang terjadi di masyarakat.

D. Tujuan Hukum Asuransi atau Pertanggungan

Tujuan hukum asuransi adalah untuk:

  • Tujuan motif ekonomi.
  • Karena ingin mengalihkan resiko tertanggung kepada penanggung. Dalam hal pengalihan resiko di sini dibuatlah perjanjian pertanggungan.
  • Orang ingin mendapat ganti rugi kerusakan.

Tujuan yang pertama merupakan tujuan yang paling penting karena orang ingin mendapatkan uang.

Begitulah pengertian hukum dalam asuransi yang perlu kita pahami bersama.