Tanam Paksa: Era Paling Eksploitatif Hindia Belanda

Sistem tanam paksa di Indonesia

Cultuurstelsel (Cultivation System) yang secara harfiah berarti sistem kultivasi adalah sebuah peraturan yang mewajibkan setiap orang menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor utama seperti kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).

Hasil budi daya tanaman harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan.

Bagi yang tidak memiliki tanah, mereka harus rela bekerja di kebun dan pabrik pemerintah kolonial Belanda.

Sistem budi daya ini dikeluarkan semasa kekuasaan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830.

Gubernur jenderal memberlakukan kebijakan ini karena perekonomian Belanda kala itu terkuras akibat Perang Diponegoro. Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini akan mengisi lagi kas negara itu.

Era Tanam Paksa

Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya jilid 1, sistem ini mengeksploitasi pedesaan di Jawa secara maksimal dengan biaya minimal.

Dan benar, periode ini adalah periode paling eksploitatif semasa Hindia Belanda. Pemilik lahan yang awalnya dijanjikan mendapat bagian 80% ternyata tidak.

Tak sedikit pemilik lahan yang keseluruhan lahannya wajib ditanami komoditas ekspor dan tetap membayar pajak. Bagi yang tidak punya lahan berarti wajib bekerja di kebun selama setahun penuh.

Tak ayal kebijakan itu disebut “Tanam Paksa” karena kerasnya kebijakan itu berjalan dalam praktiknya.

Tanam paksa tak hanya berhasil menutup kerugian akibat Perang Diponegoro namun kolonialis mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar.

Lombard mencatat, selama empat dekade pemberlakuan kebijakan, sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda.

Pemberlakuan tanam paksa membawa Belanda ke zaman keemasannya. Ini dibuktikan dengan penganugerahan gelar “Graaf” kepada Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839.

Kaum liberal Belanda menentang sistem tanam paksa dan sistem ini secara bertahap dihapuskan mulai tahun 1870.

Kalangan pengusaha yang tergiur dengan keuntungan dan potensi usaha di Jawa juga ikut menentang kebijakan ini.

Pada tahun yang sama, lahirlah UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870 yang mengatur kepemilikan tanah negara dan peluang masuknya modal swasta. Peraturan itu mengawali era liberalisasi ekonomi Hindia Belanda.

Aturan

Secara jelas, berikut adalah aturan tanam paksa yang terjadi kala itu.

  • Setiap orang wajib menyediakan lahan yang tidak melebihi 20% atau seperlima bagian tanahnya untuk ditanami komoditas yang telah ditentukan.
  • Pembebasan pajak bagi tanah cultuurstelsel karena penjualan hasil tanaman dianggap sebagai pembayaran pajak.
  • Orang yang tidak memiliki lahan dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
  • Waktu tumbuhnya tanaman pada lahan culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi.
  • Kelebihan hasil produksi akan dikembalikan.
  • Kerugian akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani akan di tanggung pemerintah.
  • Pelaksanaan kebijakan tanam paksa kepada pemerintah daerah.

Dampak

Banyaknya penyelewengan yang terjadi ketika kebijakan ini berjalan di Hindia Belanda, tentu mengakibatkan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat ketika itu.

Bidang Pertanian

Tanam paksa menandai dimulainya penanaman tanaman komoditas ekspor di Indonesia secara luas.

Kopi dan teh yang awalnya ditanam hanya untuk kepentingan dekorasi taman mulai dikembangkan sebagai komoditas ekspor.

Tebu yang merupakan tanaman domestik menjadi populer karena pada masa VOC, perkebunan hanya bergerak di sektor tanaman “tradisional” penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih.

Bidang Sosial

Tanam paksa mengakibatkan homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pemerataan pembagian tanah.

Ikatan antara penduduk dengan desanya semakin kuat yang pada akhirnya menghambat perkembangan desa. Penduduk yang lebih senang tinggal di desanya tentu tidak mendapatkan wawasan yang sama dengan penduduk dari daerah lain.

Bidang Ekonomi

Dengan adanya tanam paksa, penduduk mengenal sistem upah karena sebelumnya lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong seperti yang tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula.

Akibat lain dari adanya tanam paksa ini adalah munculnya “kerja rodi” atau kerja tanpa diberi upah yang layak.