Apa yang dimaksud tanam paksa? Pengertian cultuurstelsel adalah aturan yang mewajibkan setiap orang menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor utama seperti kopi, tebu, teh, dan tarum (nila).
Dalam bahasa Inggris disebut cultivation system yang secara harfiah berarti sistem kultivasi. Hasil budi daya tanaman harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan.
Bagi yang tidak memiliki tanah, mereka harus rela bekerja di kebun dan pabrik pemerintah kolonial Belanda.
Siapa yang menerapkan tanam paksa? Sistem budi daya ini adalah kebijakan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Jenis tanaman yang menjadi fokus sistem tanam paksa yaitu tanaman komoditas ekspor misal kopi teh, tebu, dan nila.
Tujuan Pemerintah Kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa adalah mengisi kas negara yang terkuras akibat Perang Diponegoro. Tanam paksa dilakukan agar kas negara terisi kembali.
Era Tanam Paksa
Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya jilid 1, sistem ini mengeksploitasi pedesaan di Jawa secara maksimal dengan biaya minimal.
Dan benar, periode ini adalah periode paling eksploitatif semasa Hindia Belanda. Pemilik lahan yang awalnya dijanjikan mendapat bagian 80% ternyata tidak. Cultuurstelsel kala itu dilaksanakan hanya menguntungkan salah satu pihak.
Tak sedikit pemilik lahan yang keseluruhan lahannya wajib ditanami komoditas ekspor dan tetap membayar pajak. Bagi yang tidak punya lahan berarti wajib bekerja di kebun selama setahun penuh.
Tak ayal kebijakan itu disebut “Tanam Paksa” karena kerasnya kebijakan itu berjalan dalam praktiknya. Tanam paksa tak hanya berhasil menutup kerugian akibat Perang Diponegoro namun kolonialis mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar.
Lombard mencatat, selama empat dekade pemberlakuan kebijakan, sistem cultuurstelsel menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda.
Pemberlakuan cultuurstelsel membawa Belanda ke zaman keemasannya. Ini dibuktikan dengan penganugerahan gelar “Graaf” kepada Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839.
Adakah yang menentang? Siapakah penentang tanam paksa saat itu? Kaum liberal dari negara penjajah Indonesia saat itu menentang cultuurstelsel dan sistem ini secara bertahap dihapuskan mulai tahun 1870.
Kalangan pengusaha yang tergiur dengan keuntungan dan potensi usaha di Jawa juga ikut menentang kebijakan ini. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Eduard Douwes Dekker.
Pada tahun yang sama, lahirlah UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870 yang mengatur kepemilikan tanah negara dan peluang masuknya modal swasta. Peraturan itu mengawali era liberalisasi ekonomi Hindia Belanda.
Aturan
Secara jelas, Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan aturan tanam paksa sebagai berikut.
- Setiap orang wajib menyediakan lahan yang tidak melebihi 20% atau seperlima bagian tanahnya untuk ditanami komoditas yang telah ditentukan.
- Pembebasan pajak bagi tanah cultuurstelsel karena penjualan hasil tanaman dianggap sebagai pembayaran pajak.
- Orang yang tidak memiliki lahan dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.
- Waktu tumbuhnya tanaman pada lahan culturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi.
- Kelebihan hasil produksi akan dikembalikan.
- Kerugian akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani akan di tanggung pemerintah.
- Pelaksanaan kebijakan cultuurstelsel kepada pemerintah daerah.
Dampak
Banyaknya penyelewengan yang terjadi ketika kebijakan ini berjalan di Hindia Belanda, tentu mengakibatkan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat ketika itu. Apa akibat tanam paksa bagi wilayah kita ketika itu?
Bidang Pertanian
Tanam paksa menandai dimulainya penanaman tanaman komoditas ekspor di Indonesia secara luas. Kopi dan teh yang awalnya ditanam hanya untuk kepentingan dekorasi taman mulai dikembangkan sebagai komoditas ekspor.
Tebu yang merupakan tanaman domestik menjadi populer karena pada masa VOC, perkebunan hanya bergerak di sektor tanaman “tradisional” penghasil rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih.
Bidang Sosial
Tanam paksa mengakibatkan homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pemerataan pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dengan desanya semakin kuat yang pada akhirnya menghambat perkembangan desa.
Penduduk yang lebih senang tinggal di desanya tentu tidak mendapatkan wawasan yang sama dengan penduduk dari daerah lain.
Bidang Ekonomi
Dengan adanya cultuurstelsel, penduduk mengenal sistem upah karena sebelumnya lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong seperti yang tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula.
Akibat lain dari adanya tanam paksa ini adalah munculnya “kerja rodi” atau kerja tanpa diberi upah yang layak. Dengan berbagai alasan, Belanda pada masa itu menjadi salah satu negara yang makmur di dunia.
Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.