SemutAspal

Oligarki: Pengertian, Ciri-Ciri, Tipe, Contoh

Apa arti oligarki dan contohnya
Apa arti oligarki dan contohnya

Saat memasuki tahun politik di Indonesia, semakin sering terdengar narasi melawan oligarki, terutama di media massa dan sosial. Oligarki dipandang sebagai ancaman demokrasi dan akar dari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Kelompok ini juga dianggap sebagai penyebab kemunduran Indonesia dalam politik, ekonomi, sosial, dan hukum karena mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok atas kepentingan rakyat.

Dampaknya, istilah-istilah baru muncul seperti “pemerintah dan partai politik dikuasai oleh kelompok oligarki” dan “kembalinya oligarki politik”. Tetapi, apa sebenarnya oligarki? Artikel ini akan menjelaskan lebih mendalam tentang oligarki, termasuk tipe, ciri-ciri, dan contohnya.

Apa Itu Oligarki?

Oligarki secara sederhana merujuk pada struktur kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok orang yang mengendalikan pemerintahan untuk kepentingan mereka sendiri.

Sistem ini telah ada sejak ribuan tahun lalu, seperti di Sparta dan Athena sekitar 600-an SM, yang dipimpin oleh elit bangsawan terdidik, mencerminkan kejayaan pemerintahan oligarki.

Promo garansi Shopee

Menurut Aristoteles, oligarki dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang buruk karena cenderung elitis dan eksklusif, terdiri dari kaum kaya yang kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat luas. Namun, definisi ini dianggap terlalu sederhana dan ambigu seiring berjalannya waktu.

Jeffrey Winters, dalam bukunya yang berjudul “Oligarki”, menyajikan definisi lebih kompleks. Dia menjelaskan bahwa “Oligark” adalah individu atau kelompok yang menguasai sumber daya material besar untuk mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadi mereka.

Oligarki, di sisi lain, mengacu pada sistem pemerintahan yang diarahkan oleh oligark. Oligarki dikenal dengan “wealth defense” atau pertahanan kekayaan, di mana oligark memanfaatkan kekayaannya untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, oligarki secara esensial merupakan politik pertahanan kekayaan yang membedakan dan mengamankan kepentingan kaum kaya dari masyarakat luas.

Tipe

Dalam karyanya, Winters mengklasifikasikan oligarki ke dalam empat karakteristik utama, termasuk tingkat partisipasi dalam pengendalian aset dan kekayaan, keterlibatan dalam urusan pemerintahan, pola partisipasi dalam tindakan kolektif atau individual, dan sifat kendali yang keras atau lunak.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik ini, Winters kemudian mengelompokkannya menjadi empat jenis yang berbeda.

1. Oligarki Panglima

Jenis ini sering kali muncul melalui penggunaan kekerasan langsung atau dengan kekuasaan yang memaksa. Sistem ini melibatkan pengendalian tentara dan senjata untuk merebut sumber daya dari kelompok lain secara langsung.

Dalam konteks ini, proses akumulasi kekayaan dalam jenis ini terjadi melalui pengalahkan panglima-panglima lainnya. Oleh karena itu, ancaman terhadap harta benda menjadi lebih dominan daripada pendapatan.

Contoh dari kelompok semacam ini terjadi pada masa Eropa abad pertengahan dan juga dalam konflik antar-keluarga di Pegunungan Appalachia.

2. Oligarki Penguasa Kolektif

Jenis kekuasaan ini mengacu pada sistem di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok elit melalui lembaga-lembaga yang mengikuti norma atau aturan tertentu.

Para penguasa dalam kelompok ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka, seringkali dengan memimpin komunitas atau kelompok tertentu.

Model semacam ini dapat ditemukan dalam komisi mafia, juga pernah terjadi pada Pemerintahan Yunani-Roma, dan bahkan muncul dalam konteks politik pasca Soeharto di Indonesia.

3. Oligarki Sultanistik

Model ini berkembang karena dominasi dalam pemaksaan kekuasaan. Selain itu, bentuk ini timbul dari hubungan antar oligarki yang memiliki kekuasaan.

Jenis ini memberikan kekuasaan dan pengendalian hanya kepada penguasa utama, sementara yang lain bergantung pada pertahanan dan kekayaannya. Contohnya terlihat di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam konteks Orde Baru, Soeharto adalah super oligark atau oligark utama, dengan lingkaran oligark kecil di sekitarnya. Pasca-Reformasi, oligark kecil ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan dan kontrol kekuasaan di tingkat nasional maupun daerah.

4. Oligarki Sipil

Ini merupakan bentuk oligarki di mana kekuasaan tidak dipegang secara langsung oleh individu atau kelompok bersenjata. Kelompok ini memberikan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi dan institusi yang tunduk pada hukum yang kuat.

Dengan demikian, kelompok ini berfokus pada pemeliharaan kekayaannya dengan menjaga jarak dari intervensi negara. Bentuk ini tidak selalu mengikuti prinsip demokrasi dan proses pemilihan umum.

Contohnya, di Amerika Serikat dan India, oligarki cenderung demokratis secara prosedural, sementara di Malaysia dan Singapura, cenderung otoriter.

Ciri Sistem Pemerintahan Oligarki

Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu sistem pemerintahan merupakan oligarki.

1. Uang dan Kekuasaan

Ciri pertama ini menyoroti pengaruh yang dimiliki oleh kekayaan dan kekuasaan terhadap politik, kapasitas, dan motivasi para pemegang kekayaan dan kekuasaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan semacam ini, hubungan antara uang dan kekuasaan menjadi tidak terpisahkan.

2. Dominasi Kelompok Kecil

Pemerintahan oligarki adalah sistem di mana kekuasaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang kaya. Mereka dapat dengan mudah memasuki dan menduduki posisi dalam pemerintahan karena kekayaan mereka.

Contoh sejarah yang mencerminkan hal ini terjadi saat revolusi industri di Inggris, di mana kelompok orang kaya dengan mudah menjadi bagian dari pemerintahan berdasarkan kekayaan mereka.

3. Ketidaksetaraan Materi

Pemerintahan semacam ini seringkali berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, di mana orang-orang kaya mendominasi atas kelompok yang kurang beruntung secara finansial. Kondisi ini sering memicu konflik sosial dan dapat menjadi faktor utama dalam meningkatnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

4. Menjaga Kekayaan Penguasa

Pemimpin dalam rezim cenderung hanya fokus pada strategi untuk menjaga kekayaan mereka. Praktik ini muncul karena sistem pemerintahan mengandalkan prinsip bahwa kekayaan membawa kekuasaan. Dalam konteks ini, menjaga kekayaan berarti menjaga kekuasaan.

Setiap negara mengalami evolusi politiknya sendiri. Hal yang sama terjadi di Indonesia, terutama setelah periode reformasi yang signifikan.

Contoh Oligarki

Inilah beberapa contoh sistem oligarki yang telah atau sedang ada di dunia.

1. Pemerintahan Rusia

Sejak abad ke-15, pemerintahan Rusia telah dikenal sebagai sebuah oligarki. Meskipun demikian, Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini, pernah menyangkal hal ini.

Namun, ada pandangan bahwa di Rusia, para oligark menjalin hubungan dengan pemerintah sehingga memungkinkan mereka untuk berinvestasi diam-diam di negara-negara demokratis, sehingga properti mereka dilindungi oleh hukum.

Pada Januari 2018, Departemen Keuangan Amerika Serikat merilis daftar sekitar 200 orang oligark Rusia yang terdiri dari eksekutif perusahaan dan pejabat senior pemerintah Rusia.

2. Pemerintahan Tiongkok

Sistem semacam ini di Tiongkok, yang berbasis pada agama, kembali mengambil alih kendali pemerintahan setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976. Kelompok yang mengaku sebagai keturunan dari “Delapan Dewa” Taoisme, yang dikenal sebagai “geng Shanghai”, memegang kendali.

Mereka menguasai mayoritas perusahaan milik negara, transaksi bisnis, dan bahkan mendukung perkawinan campuran untuk menjaga hubungan mereka dengan dewa-dewa.

3. Pemerintahan Arab Saudi

Dalam pemerintahan Arab Saudi, tradisi berbagi kekuasaan diwariskan dari raja ke keturunannya. Praktik ini dimulai oleh pendiri Arab Saudi, Abd Al-Aziz Al-Sa’ud, yang memerintah dari tahun 1875 hingga 1953. Saat itu, ia membagi kekuasaannya di antara 44 putra dari 17 istrinya.

Hal serupa terjadi pada Raja Salman bin Abdulaziz yang berkuasa saat ini. Beliau menunjuk putranya sendiri, Pangeran Mohammed bin Salman, sebagai menteri pertahanan dan pengawas Saudi Aramco, perusahaan minyak negara.

4. Pemerintahan Iran

Iran memiliki presiden yang dipilih melalui pemungutan suara, tetapi kekuasaan negara juga dikuasai oleh kelompok oligark berbasis agama serta kerabat dan sekutunya. Konstitusi Iran menyatakan bahwa “Satu Tuhan (Allah)” memiliki kedaulatan eksklusif di seluruh negeri.

Oligark Islam mulai mengambil alih kekuasaan setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini pada tahun 1989. Sejak saat itu, penggantinya, Ayatollah Ali Khamenei, memberikan posisi-posisi kunci dalam pemerintahan kepada keluarga dan rekan-rekannya.

Kelebihan

Oligark dapat beroperasi secara efisien karena kekuasaan terpusat pada sejumlah kecil individu yang mampu membuat keputusan dan menerapkannya dengan cepat. Hal ini menjadikan oligarki lebih efisien daripada sistem pemerintahan yang melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika oligark yang berkuasa bijaksana, masyarakat dapat fokus pada aspek keluarga, karier, dan hiburan. Dampaknya, oligarki dapat memberikan lebih banyak waktu untuk mendorong inovasi teknologi.

Selain itu, salah satu tujuan utama oligark adalah menjaga stabilitas sosial untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, orang cenderung enggan menerima perubahan kebijakan yang ekstrim dan berpotensi membawa risiko yang besar.

Kekurangan

Walaupun lebih efisien, oligarki juga cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan. Para penguasa terbiasa hidup mewah karena menguasai kekayaan negara.

Oligarki seringkali bersifat klan, hanya bergaul dengan mereka yang sejalan nilai. Ini memberikan stabilitas tetapi mencegah masuknya perspektif baru. Kekuasaan tanpa batas memungkinkan oligarki untuk mengatur harga, membatasi pasokan barang, bahkan menghilangkan manfaat bagi kelas bawah.

Oligarki di Indonesia

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, oligarki telah menjadi ciri khas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peran oligark semakin menonjol dalam dinamika politik Indonesia, menandakan kemunduran dalam praktik demokrasi di negara ini.

Sebagaimana dilaporkan oleh Tempo (2021), kehadiran oligark semakin terasa dalam pemerintahan Indonesia, terutama pada saat pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya oligark untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan tujuan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan meredam demokrasi.

Menurut Wijayanto, seorang dosen di Universitas Diponegoro Semarang, kaum oligark mencapai keberhasilan besar selama era pemerintahan Jokowi.

Mereka menggunakan sistem politik untuk menjaga kekayaan dan kekuasaan mereka, bahkan memanipulasi sistem pemilihan umum dengan praktik politik uang. Akibatnya, proses pemilihan tidak lagi didasarkan pada kualitas kandidat, melainkan uang yang mereka keluarkan.

Selain itu, eksistensi oligark di Indonesia tercermin dalam tindakan represif untuk membungkam suara kritis dan demokrasi. Aktivis dan akademisi yang menentang pelemahan KPK sering kali dihadapi dengan serangan siber atau ancaman di dunia maya.

Intan (2021) mengungkapkan bahwa kekuatan utama oligarki di Indonesia adalah uang, yang bisa diubah menjadi kekuatan politik. Uang, yang seharusnya memudahkan transaksi, kini dapat melampaui nilai-nilai normatif karena mampu memenuhi keinginan manusia.

Sebagai hasilnya, politisi dan partai politik muncul dengan dukungan finansial dari oligark, yang seringkali menggadaikan idealisme mereka untuk mendapatkan dana. Namun, dukungan ini kemudian membawa konsekuensi ketika para politisi terikat oleh syarat-syarat yang diberlakukan oleh para oligarki.

Intan menyimpulkan bahwa pandangan tentang “politik sebagai pertarungan gagasan” sudah tidak relevan lagi karena digantikan oleh pertarungan kekuatan materi.

Pengaruh politik oligark di Indonesia, menurutnya, merupakan hasil dari politik berbiaya tinggi di mana politisi harus menghabiskan dana besar untuk memenangkan pemilihan.

Para oligark memberikan dukungan finansial untuk mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan, terbukti dengan perubahan signifikan seperti transformasi KPK, lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, dan dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi pada awal tahun 2023.


Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.

Promo garansi Shopee
Yosua Herbi
Herbi adalah seorang Web Developer asal Jawa Tengah lulusan D-3 Manajemen Informatika. Memiliki pengalaman dan kecintaan di bidang geopolitik, keuangan, pemrograman, digital marketing, dan sosial.